Ilustrasi: Pekerja menata tahu untuk dipasarkan di salah satu usaha produksi tahu, Desa Geucee, Banda Aceh. (Antara Aceh/Ampelsa) (Antara Aceh/Ampelsa/)
Perluasan kriteria ini diharapkan makin banyak unit usaha yang bisa dikategorikan sebagai UMKM. Perizinan UMKM juga dipermudah
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan memastikan strategi penciptaan lapangan kerja melalui UU Cipta kerja (Ciptaker) justru dengan memprioritaskan UMKM sebagai leading sector atau sektor utama.
Heri mengungkapkan proritas UMKM sebagai leading sector mengacu pada data bahwa kontribusinya terhadap PDB mencapai 60,3 persen. Kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian belum diiringi dengan perhatian yang maksimal terhadap pengembangan UMKM.
“Sejumlah masalah klasik masih menjadi persoalan yang membelit UMKM. Persoalan itu di antaranya mengenai permodalan, perizinan, pemasaran, basis data, dan akses terhadap proyek-proyek pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Hal ini dapat dilihat dalam konsideran “Menimbang” UU Cipta Kerja bahwa pemberian kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan UMKM diletakkan pada susunan terdepan bersama-sama dengan koperasi, baru kemudian disusul dengan
peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan
pekerja.
UU Cipta Kerja, kata dia, didesain untuk mengatasi sejumlah persoalan yang membelit UMKM selama ini. Ada bab khusus yang
menjabarkan sejumlah kemudahan untuk UMKM. Bab V, misalnya, menjabarkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang
diberikan terhadap UMKM dan koperasi. Khusus untuk UMKM normanya membentang dari Pasal 87 hingga Pasal 104.
"Jadi, di dalam Bab V ada 17 pasal sebagai karpet merah untuk UMKM. Selain itu sejumlah kemudahan lainnya juga terdapat pada
pasal tentang Jaminan Produk Halal, Perseroan Terbatas, Ketenagakerjaan, dan lain-lain," ujar Heri Gunawan.
Perhatian terhadap UMKM dimulai dengan mengubah Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur kriteria.
Dalam regulasi lama itu kriteria UMKM hanya memuat kekayaan bersih. Oleh UU Cipta Kerja diperluas dengan dapat memuat modal
usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah
lingkungan, kandungan lokal, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
"Perluasan kriteria ini diharapkan makin banyak unit usaha yang bisa dikategorikan sebagai UMKM. Perizinan UMKM juga
dipermudah. Bisa dilakukan secara daring maupun luring dengan melampirkan KTP dan Surat Keterangan dari Rukun Tetangga
(RT). Pendaftaran secara daring akan diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Nomor
induk berusaha merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha,” kata legislator tersebut.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020
0 komentar:
Posting Komentar