RUU Pemilu Mulai Dibahas, Heri Gunawan Minta Masyarakat Sukabumi Jadi Pemilih Cerdas

 

Komisi II DPR RI mulai tancap gas melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) menjelang kontestasi politik Pemilu 2029 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, saat menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Hotel Laska, Kota Sukabumi, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan yang dipandu oleh moderator Pepi Aprilia tersebut menghadirkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, yakni Ketua KPU Imam Sutrisno yang didampingi dua Komisioner, Siska Agustia dan Seni Soniansih. Turut hadir pula perwakilan narasumber lokal dari unsur budayawan dan pegiat seni, Deden Hendara alias Kang Denis selaku perwakilan Seniman HG Sukabumi.

Dalam pemaparannya, legislator asal Sukabumi yang akrab disapa Hergun ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2029 kurang lebih tinggal 28 bulan lagi. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI bergerak cepat membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu sebagai dasar penyusunan regulasi pesta demokrasi yang lebih bersih dan bermartabat.

“Kegiatan sosialisasi ini sejalan dengan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. DPR RI melalui Komisi II sudah membentuk Panja RUU Pemilu yang akan membahas 10 poin krusial, mulai dari sistem pemilu, kelembagaan, hingga penerapan sistem digital,” kata Hergun di hadapan para peserta.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi bahan pertimbangan penting dalam RUU Pemilu. Di Kota Sukabumi sendiri, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 terbilang tinggi mencapai 82,88 persen, sedangkan pada Pilkada 2024 berada di angka 67,68 persen.

“Kita ingin mendorong KPU untuk terus memperbanyak acara sosialisasi seperti ini agar tercipta pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas adalah pemilih yang tahu rekam jejak dan integritas kandidat yang dipilihnya, bukan pemilih yang bisa dimobilisasi oleh money politic (politik uang),” tegas Hergun.

Ia juga mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat tidak sebatas datang dan menyoblos di TPS, melainkan bisa ikut serta menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu adhoc sejak jauh hari.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno, didampingi Siska Agustia dan Seni Soniansih, mengapresiasi inisiatif sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang diinisiasi oleh DPR RI. Menurutnya, sinergi ini sangat krusial untuk menjaga akurasi data pemilih serta meningkatkan kesadaran politik warga Kota Sukabumi secara konsisten.

Di tempat sama, Deden Hendara alias Kang Denis dari Seniman HG Sukabumi menyambut baik keterlibatan unsur seniman dan budayawan lokal dalam forum dialog demokrasi tersebut.

“Seniman dan pegiat budaya memiliki peran strategis dalam menyampaikan pesan-pesan edukasi politik secara santun dan kreatif kepada masyarakat luas. Kami berharap aspirasi ruang berekspresi bagi pelaku seni di Sukabumi juga terus mendapat perhatian,” tandas Kang Denis.

Sumber: https://jurnalsukabumi.com/2026/10/31/ruu-pemilu-mulai-dibahas-heri-gunawan-minta-masyarakat-sukabumi-jadi-pemilih-cerdas/

Penulis: Redaksi

Baca Selengkapnya

KPU Kota Sukabumi Luncurkan Sekolah Pemilih Digital Tingkatkan Partisipasi Pemilih

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi berkolaborasi dengan anggota DPR RI, Heri Gunawan, memperkuat pendidikan politik masyarakat melalui program Sekolah Pemilih berbasis digital. Inovasi ini disiapkan untuk meningkatkan kesadaran demokrasi sekaligus mencegah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu atau golput.

‎Program disosialisasikan dalam kegiatan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Laska, Jalan Bhayangkara, Kelurahan Sriwidari, Kota Sukabumi, Sabtu (31/10/2026).

‎‎Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Sukabumi, Seni Soniansih, menjelaskan Sekolah Pemilih dapat diakses masyarakat melalui aplikasi maupun website. Program dirancang sebagai sarana pembelajaran kepemiluan secara berkala, dilengkapi ujian dan sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan pembelajaran.

‎Menurutnya, program terbuka bagi seluruh kalangan, mulai dari pemilih pemula, kelompok pemilih rentan hingga masyarakat dari lingkungan partai politik.

‎‎KPU mencatat sekitar 56 persen pemilih di Kota Sukabumi merupakan pemilih pemula. Kondisi ini menjadi perhatian khusus dalam memperkuat pendidikan politik, terutama bagi generasi Z agar lebih aktif menggunakan hak pilihnya.

‎‎Seni menilai pendekatan kepada generasi muda perlu dilakukan secara kreatif dengan memberikan ruang partisipasi dan aktualisasi. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi sasaran sosialisasi, tetapi juga dapat berperan sebagai agen penyebarluasan informasi kepemiluan.

‎Melalui kolaborasi dan Sekolah Pemilih Digital, KPU Kota Sukabumi berharap terbentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilih serta menjaga kualitas demokrasi secara berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Heri Gunawan Desak Percepatan PTSL dan Reforma Agraria di Sukabumi

 

Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengakselerasi realisasi berbagai program strategis pertanahan. Penegasan tersebut disampaikan politisi yang akrab disapa Hergun saat menggelar Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Sukabumi, pada Jumat (30/10).

Hergun menyoroti pentingnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria, penyelesaian konflik pertanahan, hingga sertifikasi tanah wakaf agar tidak sekadar berorientasi pada pencapaian target administrasi semata, melainkan benar-benar menghadirkan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat bawah.

“Sertifikasi tanah adalah instrumen krusial untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak rakyat. Karena itu, seluruh program pertanahan di lapangan harus dioptimalkan dan berpihak kepada rakyat kecil,” tegas Hergun.

Terkait pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sukabumi pada 2026, Hergun mengapresiasi adanya perluasan wilayah sasaran. Tahun ini, PTSL menjangkau 24 desa di enam kecamatan meliputi Parakansalak, Pabuaran, Nyalindung, Caringin, Gegerbitung, dan Kalapanunggal.

Jumlah ini meningkat signifikan dibanding 2025 yang hanya mencakup 13 desa di lima kecamatan, atau mengalami kenaikan cakupan desa mencapai 84,62 persen.

Guna mengoptimalkan partisipasi warga, Hergun mendorong pemerintah daerah memberikan keringanan hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat pemilik lahan untuk aktif memasang patok batas tanah guna mempercepat pengukuran sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Di samping PTSL, legislator asal Dapil Sukabumi ini melontarkan catatan kritis terhadap masih rendahnya capain realisasi reforma agraria secara nasional per September 2026. Dari target redistribusi tanah sebanyak 151 ribu bidang, capaian nasional baru menyentuh 686 bidang (sekitar 0,5 persen).

Sementara untuk akses reforma agraria, baru terealisasi 10.700 KK dari target 44.600 KK (24 persen).
Hergun mendesak Kantor Pertanahan (Kantah) Sukabumi dan Gugus Tugas Reforma Agraria untuk bergerak lebih responsif. Menurutnya, redistribusi tanah harus diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi agar aset yang dimiliki warga memiliki nilai tambah ekonomi.

“Reforma agraria jangan berhenti di legalisasi aset saja. Harus ada pendampingan pemberdayaan ekonomi agar tanah tersebut mampu mengentaskan kemiskinan di Sukabumi,” ujarnya.

Hergun juga menumpukan perhatian pada percepatan sertifikasi tanah wakaf, aset daerah, dan rumah ibadah guna meminimalisasi risiko gugatan hukum dari ahli waris di masa depan. Ia meminta Kantah Sukabumi memperkuat sinergi dengan Pemda dan Kementerian Agama, sekaligus mendorong percepatan sertifikat elektronik demi efisiensi dan transparansi pelayanan.

Menutup paparannya, Hergun mengingatkan pentingnya menjaga keberadaan lahan produktif demi mendukung swasembada pangan. Dengan data Lahan Baku Sawah (LBS) Kabupaten Sukabumi seluas 62.214,85 hektare dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 14.404,05 hektare, BPN diminta tegas mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah.

“Keberhasilan program agraria membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi aktif masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial,” pungkasnya. (Den)

Desak Percepatan PTSL dan Reforma Agraria di Sukabumi

SUKABUMI — Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengakselerasi realisasi berbagai program strategis pertanahan. Penegasan tersebut disampaikan politisi yang akrab disapa Hergun saat menggelar Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Sukabumi, pada Jumat (30/10).

Hergun menyoroti pentingnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), reforma agraria, penyelesaian konflik pertanahan, hingga sertifikasi tanah wakaf agar tidak sekadar berorientasi pada pencapaian target administrasi semata, melainkan benar-benar menghadirkan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat bawah.

“Sertifikasi tanah adalah instrumen krusial untuk memberikan perlindungan hukum atas hak-hak rakyat. Karena itu, seluruh program pertanahan di lapangan harus dioptimalkan dan berpihak kepada rakyat kecil,” tegas Hergun.

Terkait pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Sukabumi pada 2026, Hergun mengapresiasi adanya perluasan wilayah sasaran. Tahun ini, PTSL menjangkau 24 desa di enam kecamatan meliputi Parakansalak, Pabuaran, Nyalindung, Caringin, Gegerbitung, dan Kalapanunggal.

Jumlah ini meningkat signifikan dibanding 2025 yang hanya mencakup 13 desa di lima kecamatan, atau mengalami kenaikan cakupan desa mencapai 84,62 persen.

Guna mengoptimalkan partisipasi warga, Hergun mendorong pemerintah daerah memberikan keringanan hingga pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat pemilik lahan untuk aktif memasang patok batas tanah guna mempercepat pengukuran sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari.

Di samping PTSL, legislator asal Dapil Sukabumi ini melontarkan catatan kritis terhadap masih rendahnya capain realisasi reforma agraria secara nasional per September 2026. Dari target redistribusi tanah sebanyak 151 ribu bidang, capaian nasional baru menyentuh 686 bidang (sekitar 0,5 persen).

Sementara untuk akses reforma agraria, baru terealisasi 10.700 KK dari target 44.600 KK (24 persen).
Hergun mendesak Kantor Pertanahan (Kantah) Sukabumi dan Gugus Tugas Reforma Agraria untuk bergerak lebih responsif. Menurutnya, redistribusi tanah harus diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi agar aset yang dimiliki warga memiliki nilai tambah ekonomi.

“Reforma agraria jangan berhenti di legalisasi aset saja. Harus ada pendampingan pemberdayaan ekonomi agar tanah tersebut mampu mengentaskan kemiskinan di Sukabumi,” ujarnya.

Hergun juga menumpukan perhatian pada percepatan sertifikasi tanah wakaf, aset daerah, dan rumah ibadah guna meminimalisasi risiko gugatan hukum dari ahli waris di masa depan. Ia meminta Kantah Sukabumi memperkuat sinergi dengan Pemda dan Kementerian Agama, sekaligus mendorong percepatan sertifikat elektronik demi efisiensi dan transparansi pelayanan.

Menutup paparannya, Hergun mengingatkan pentingnya menjaga keberadaan lahan produktif demi mendukung swasembada pangan. Dengan data Lahan Baku Sawah (LBS) Kabupaten Sukabumi seluas 62.214,85 hektare dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 14.404,05 hektare, BPN diminta tegas mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah.

“Keberhasilan program agraria membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi aktif masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial,” pungkasnya. (Den)

Baca Selengkapnya

Hari Lahir Kejaksaan ke-81, Heri Gunawan Harapkan Penegakan Hukum Semakin Berintegritas

 

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi mendalam atas peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Dalam momentum bersejarah ini, ia berharap Korps Adhyaksa semakin solid, profesional, dan konsisten menghadirkan keadilan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pria yang akrab disapa Hergun ini menilai, di usianya yang ke-81, Kejaksaan telah menunjukkan transformasi positif yang signifikan, terutama dalam peningkatan kepercayaan publik (public trust) serta pendekatan hukum yang responsif.

“Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI ke-81. Kita mengapresiasi berbagai capaian luar biasa yang telah diraih institusi Kejaksaan dalam mengawal hukum di tanah air. Harapan kami, Kejaksaan terus menjaga marwahnya sebagai benteng utama pencari keadilan,” ujar Hergun.

Hergun menyampaikan beberapa pesan dan dorongan strategis untuk penguatan peran Kejaksaan ke depan:

• Penguatan Integritas dan Profesionalisme: Seluruh insan Adhyaksa diharapkan terus menjunjung tinggi integritas personal maupun organisasi. Transparansi dan akuntabilitas dinilai sebagai fondasi utama dalam memelihara kepercayaan masyarakat.

• Penegakan Hukum Humanis: Penerapan restorative justice (keadilan restoratif) yang mengedepankan sisi kemanusiaan perlu terus diperluas, sehingga hukum tidak hanya tegas, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan yang nyata.

• Pemberantasan Korupsi dan Pengawalan Pembangunan: Kejaksaan diharapkan tetap konsisten dan tanpa pandang bulu dalam menindak tindak pidana korupsi, sekaligus aktif mengawal program-program strategis nasional agar berjalan tepat sasaran dan bebas penyimpangan.

“Sinergi antara legislatif dan penegak hukum sangat penting. Kami di DPR RI, khususnya Fraksi Gerindra, siap terus mendukung penguatan kelembagaan, regulasi, maupun sarana prasarana agar Kejaksaan semakin berdaya dan independen dalam menjalankan tugasnya,” tegas Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) tersebut.

Redaktur: Ujang Herlan

Baca Selengkapnya

Perkuat Pengawasan Publik, Heri Gunawan Dorong Ombudsman Lebih Intensif dengan DPR

 

Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mendorong Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memperkuat komunikasi dan konsultasi berkala dengan Komisi II DPR RI. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik sekaligus memastikan berbagai temuan di lapangan dapat ditindaklanjuti secara efektif.

Hal itu disampaikan Heri Gunawan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kepala Ombudsman RI Nuzran Joher dan jajaran di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

“Harapan kami kedepan, Ombudsman bisa lebih kuat, kita bisa lebih bersinergi, sehingga apa yang diharapkan terkait dukungan dan kolaborasi dapat tercapai dengan baik,” ujar Heri.

Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut mengusulkan agar konsultasi antara Ombudsman dan Komisi II dijadwalkan setiap tiga bulan. Menurutnya, temuan dan persoalan pelayanan publik yang dihimpun Ombudsman dapat menjadi bahan bagi anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui kunjungan kerja maupun masa reses di daerah pemilihan.

“Supaya keberadaan Ombudsman ini bisa dianggap oleh mitra-mitra kami yang lainnya. Kami sebagai lembaga yang memiliki pengawasan, tentunya ini menjadi sebuah tugas untuk kami. Fungsi DPR ada tiga: ada pengawasan, ada legislasi, ada anggaran. Tapi Bapak jangan lupa, kami juga punya fungsi lain. Anggota DPR itu punya fungsi problem solver, di dapil masing-masing,” tuturnya.

Karena itu, Heri yang akrab disapa Hergun mengusulkan Ombudsman menunjuk Person in Charge (PIC) sebagai penghubung langsung dengan Komisi II DPR RI. Menurutnya, komunikasi yang terstruktur dan PIC yang jelas akan membuat koordinasi pengawasan pelayanan publik lebih terintegrasi.

“Apalagi terkait masalah pelayanan. Harapan saya, ada komunikasi dengan Komisi II, ada PIC (Person in Charge). PIC siapa yang bisa dihubungi dan itu bisa memberikan bahan, ya setidaknya pada saat rapat konsultasi dengan kami secara berkala, secara periodik,” tegas Hergun.

Baca Selengkapnya