CISOLOK - Upaya memperluas pemahaman masyarakat terkait program pertanahan terus digencarkan pemerintah. Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, turun langsung menggelar sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di wilayah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (30/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat yang diwakili Penata Pertanahan Ahli Madya Busye Weina, Kepala BPN Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi H. Asep Ridwan, moderator sekaligus Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI Anang Suryana, serta tokoh masyarakat dan relawan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I.
Dalam pemaparannya, Heri Gunawan menegaskan, sosialisasi tersebut merupakan bentuk sinergi antara DPR RI dan Kementerian ATR/BPN untuk memperkenalkan berbagai program strategis pemerintah kepada masyarakat, khususnya di daerah.
"Ini merupakan program salah satu program dari Nawacita Presiden Prabowo, di mana di dalam Pemilu baru lalu di 2024, Presiden menyatakan tidak ada program kementerian, tidak ada visi dan misi kementerian, yang ada adalah program dari Presiden. Yang tentunya program ini dijabarkan oleh kementerian, dalam hal ini oleh Kementerian ATR/BPN," ujarnya.
Menurutnya, program PTSL sejatinya sudah berjalan sejak lama. Namun hingga kini, masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dan mekanisme program tersebut secara utuh. Karena itu, DPR RI bersama ATR/BPN terus melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi di daerah pemilihan.
"Mungkin dari tahun 61, tapi gaungnya masih belum dirasakan secara penuh oleh masyarakat. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN bersama kami sebagai mitra di Komisi II, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota untuk mengajak kawan-kawan aparat dari desa ataupun dari kecamatan untuk memanfaatkan program ini," jelasnya.
Heri Gunawan menjelaskan, selain PTSL, pemerintah juga mendorong program strategis lain seperti sertifikasi tanah wakaf dan reforma agraria yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Ia menilai, legalitas kepemilikan tanah memiliki dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sertifikat tanah, warga memiliki kepastian hukum sekaligus peluang ekonomi yang lebih baik.
"Program ini untuk mendukung program Presiden dan program ini sangat baik untuk masyarakat. Tentunya, salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan, salah satu cara untuk mendukung program pangan pemerintah," terangnya.
Dalam sesi dialog, lanjut Heri Gunawan, sejumlah peserta menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari lahan terdampak bencana, status aset desa dan aset pemerintah daerah, hingga program lintas sektoral yang dinilai belum optimal.
Menurut pria yang akrab disapa Hergun ini menyatakan diskusi terbuka seperti itu menjadi momentum penting agar masyarakat memahami tata cara mengakses program pertanahan secara benar.
"Ternyata pada saat kita sampaikan, BPN tidak seperti itu. BPN sangat terbuka karena BPN ingin mendukung program pemerintah, ingin mendukung program Astacita-nya Pak Presiden, agar masyarakat paham, masyarakat mengerti bahwa ATR/BPN selaku kepanjangan tangan dari pemerintah, pemerintah hadir untuk rakyatnya," ujarnya.
Heri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program strategis ATR/BPN bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat Sukabumi. Ia menyebut, DPR RI memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran untuk memastikan program-program tersebut berjalan optimal. Dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali membahas rencana kerja dan kebutuhan anggaran ATR/BPN untuk tahun berikutnya.
"Kalau kebutuhan PTSL dirasakan belum optimal, tentu akan kami dorong agar bisa lebih maksimal lagi. Semua harus bersinergi antara pusat dan daerah supaya manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (Ndi)
Sosialisasi ATR/BPN di Cisolok, Heri Gunawan Ajak Warga Urus Sertifikat Tanah Lewat PTSL. (Ris)
